Published On: Sun, Aug 5th, 2018

Suara Pembaca: Kinerja Panwaskota Jakut Dipertanyakan

Share This
Tags

Gambar Tidak Tersedia

Komentar dan tanggapan beragam mulai bermunculan dari sejumlah masyarakat terkait perilaku mantan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kelapa Gading Rini Rianti Andriani yang terindikasi telah menghambat tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2017 putaran pertama.

Masyarakat yang mengerti dan memahami penyelenggaraan pemilu menyayangkan sikap dari pada pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut terkesan tidak paham tentang mekanisme pelaporan dan penindakan. Bahkan, salah seorang warga, Wahyu, melihat justeru pelapor tersebut yang dibebani dan dipersulit.

“Saya melihat, para teman saya yang melaporkan perilaku Rini justeru malah seolah dibebani dan dipersulit,” ujar Wahyu.

Harusnya, tambah Wahyu, pejabat instansi berwenang segera memanggil para pihak yang terkait dan berikan putusan secepatnya, agar permasalahan seolah tidak diabaikan dan tidak melebar.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, pemangku kepentingan di tingkat Panwas Kota Jakarta Utara menganggap bahwa kasus Rini ini kurang alat bukti sehingga Panwas Kota tidak melakukan rapat pleno terlebih dahulu. Alhasil, kasusnya seolah mengambang dan Rini pun tanpa rasa bersalah kembali mencalonkan diri ke Panwaskota Jakut.

Kini, Rini Rianti Andriani yang juga di divisi penindakan bersama dengan Ketua Panwaskota Jakut Halim ketika melakukan verifikasi faktual anggota partai politik (parpol), menemukan beberapa anggota KPU terlibat parpol. Dan anehnya, tanpa ditelusuri terlebih dahulu temuan tersebut dan tanpa pelimpahan laporan ke Bawaslu DKI, kemudian permasalahan ini langsung dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga temuan tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh DKPP.

“Artinya Panwaskota Jakarta utara tidak memahami mekanisme penindakan,” tuturnya.

Terakhir Wahyu berharap agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) segera memanggil para pihak terkait dan menyelesaikannya dengan adil. Dia juga meminta agar kasus Rini ini tidak seperti kasus warga Kalijodo yang meminta diberikan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Artikel merupakan suara pembaca yang dikirim ke redaksi disertai alat bukti, identitas penulis berada di redaksi.

About the Author

-

Indonesia Media Cyber | Menginformasikan Indonesia Secara Online