by

Opini: Kebijakan Isthitha’ah Kesehatan Berbasis Pembinaan Kesehatan Haji

-Ragam-205 views

IMEDIACYBER | Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Sebagaimana diketahui, bahwa ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, jumlah jemaah haji setiap tahunnya rata-rata 230 ribu orang (0.1 persen dari total penduduk) dan 60 persen dari mereka termasuk kelompok Risti Kesehatan.

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2019 pasal 34 bahwa upaya pembinaan kesehatan bagi jemaah haji harus sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan dan ditujukan untuk menjaga agar tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi jemaah haji untuk dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri sesuai dengan wajib dan rukun haji yang harus di penuhi.

Masalah kesehatan pada jemaah haji berawal dari resiko kesehatan yang belum ada ataupun sudah dimiliki pada kelompok usia telah terjadi kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakit pun meningkat. Masalah kesehatan yang sering dialami jemaah haji adalah Hypertensi, Diabetes Hypercholestrolemia, obesitas, dan lain-lain.

Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada jemaah haji antara lain PPOK, Jantung, demensia, osteoporosis, dan sebagainya. Salah satu contoh permasalahan yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah jemaah haji risiko tinggi adalah tinggingginya angka morbiditas dan mortalitas selama di tanah suci.

Setiap jemaah haji rata-rata mengunjungi pelayanan kesehatan (Kloter, KKHI dan RSAS) 2,5 kali jumlah jemaah haji Memperhatikan permasalahan ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan guna menunjang derajat kesehatan dan tingkat kebugaran para jemaah haji agar mandiri, sehat dan berdaya guna sehingga dapat mengurangi atau bahkan tidak menjadi beban bagi pelayanan kesehatan yang setiap tahunnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah di antaranya tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Dalam UU Nomor 8 tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang dijabarkan dengan Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji tersebut.

Beberapa kebijakan yang dituangkan di dalamnya:
1) pemerintah memberikan pembinaan kesehatan haji dalam bentuk promotif dan preventif yang diberikan pada setiap etape perjalanan ibadah haji;
2) pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif;
3) pemerintah juga memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik berupa imunisasi.

Semua hal tersebut di atas memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat serta lembaga maupun organisasi non pemerintah untuk bersama-sama dan berkomitmen dalam mewujudkan kesehatan optimal bagi para jemaah haji.

Seluruh upaya ini dilakukan dengan memberdayakan para jemaah haji untuk ikut aktif berpartisipasi dalam program kesehatan haji guna mencapai taraf istitha’ah kesehatan, dengan menurunkan angka morbiditas, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung Istitaah/kemandirian dalam memelihara kesehatannya.Mereka diberdayakan dengan tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya.

Masalah jemaah haji dapat menjadi masalah besar atau peluang yang tidak kalah besarnya, jika dilihat dari tingkat sosial ekonominya jemaah haji yang sangat bervariasi, mulai ekonomi menengah kebawah sampai ekonomi tinggi, disamping itu pertambahan jumlah jemaah haji risti menyebabkan berubahnya berbagai kebijakan pemerintah, seperti kebutuhan akomodasi, konsumsi, transportasi yang merupakan beyond health dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Kemudahan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan haji seperti; belum adanya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas jemah risti di asrama haji, di pesawat seperti kursi roda pendamping bagi jemaah sakit/risti, pintu, tangga, lift khusus Jemaah risti.

Kebutuhan Dasar Jemaah Risti dan Jenis Pelayanan yang Dibutuhkan
Sebagaimana Jemaah haji lainnya, kelompok risti membutuhkan pemenuhan kebutuhan khusus dan dasar, berupa Pondokan/Asrama, Katering/makanan, dan juga transportasi (pesawat dan bus shalawat). Kebutuhan khusus lainnya yang sangat penting bagi jemaah haji seperti pengobatan dasar, pengobatan lanjutan ke rumah sakit, kebutuhan kebersihan dan alat pembersih lainnya. Selain itu secara psikologis mereka membutuhkan program-program pelayanan pendampingan sosial interaksi juga ibadahnya yang memberikan mereka dapat memenuhi rukun dan wajib haji.

Dalam proses pelayanan kesehatan, jemaah haji dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan ritual ibadah sesuai rukun dan wajib haji. Pelayanan kesehatan yang merupakan bagian pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jemaah haji dalam menyesuaikan diri terhadap proses perubahan lingkungan bahkan fisik dan psikologis serta kelompok sosial di rombongannya. Bagaimana rombongan atau regunya dapat menerima mereka sebagai satu anggota yang tidak terpisahkan dengan anggota lainnya.

Kebijakan Sebelumnya dan Saat Ini
Salah satu produk hukum yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggraan kesehatan haji adalah Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang Istitha’ah kesehatan jemaah haji. Secara umum, kebijakan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji harus diikuti dengan:
a) Peningkatan dan pengembangan peran keluarga, masyarakat lingkungan setempat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan para pengusaha dalam mewujudkan jemaah haji yang memberikan andil dalam kehidupan bangsa;
b) Peningkatan pembinaan jemaah haji dalam kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan yang terarah pada pemantapan kemandirian sosial ekonomi para jemaah haji;
c) Peningkatan pelayanan kesejahteraan jemaah haji di persaudaraan haji, dan di luar itu secara multidisplin dalam keterpaduan antar profesi, lintas sektoral maupun lintas program yang dilakukan secara komprehensif.

Untuk mendorong terciptanya Jemaah haji yang sehat dan mandiri, perlu dukungan dari segala pihak, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga. Bentuknya berupa penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandiriannya dengan menanamkan cara pola hidup sehat.

Perlindungan mengenai jemaah haji dalam bidang kesehatan perlu menjalankan kehidupan sehat dengan cara meningkatkan pengetahuan, maupun kesadaran jemaah haji agar mereka dapat terhindar dan terpelihara kesehatannya dari faktor internal maupun eksternal penyelenggaraan haji, guna terwujudnya kualitas jemaah haji sebagai potensi sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang harmonis dan berakhlak mulia.

Pengembangan Kebijakan Terkait Jemaah Haji
Mengingat kebutuhan jemaah haji dan realitas kehidupan jemaah haji dewasa ini maka dapat disampaikan beberapa pilihan kebijakan yang ditawarkan, antara lain:

Kebijakan Pemberian Kemudahan
Kebijakan Pemberian kemudahan bagi para jemaah haji, yang memiliki masalah kesehatan dapat menjangkau pelayanan kesehatan misalnya dengan BPJS dan Jaminan Sosial Jemaah. Manfaat dari kebijakan ini adalah dengan adanya Jamkesmas akan memberikan bantuan sosial kepada jemaah haji sehingga mereka khususnya yang masuk dalam katagori terlantar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cepat dan mendapat perhatian khusus dari petugas kesehatan.

Kelemahan kebijakan ini adalah data peserta BPJS yang masih belum akurat dan tumpang tindih dengan jaminan kesehatan lainnya, dan disertai dengan lemahnya sosialisasi.Perlu dikembangkan peraturan daerah (Perda) yang mengikat serta mendukung program jaminan sosial jemaah haji tersebut dengan jalan: a) Memberi kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum untuk jemaah haji; b) Memberi bantuan kemudahan jemaah haji untuk menjalankan aktivitas dan mengurus keperluannya di pelayanan umum maupun kesehatan; c) Penyediaan fasilitas khusus bagi jemaah haji.

Kebijakan Penyediaan Dukungan Sumber Daya
Kebijakan penyediaan dukungan sumber daya yang memadai untuk operasional Pos pembinaan terpadu (Posbindu) haji serta penguatan struktur dan manajemen pembangunan di tingkat Kecamatan, agar dapat benar-benar menjadikan Posbindu haji sebagai salah satu ujung tombak pemberdayaan Jemaah haji. Manfaat dari kebijakan ini adalah Posbindu haji dengan salah satu kegiatannya melakukan pengukuran tanda vital dan membina kebugarannya seperti; senam kesehatan haji dapat berjalan dengan baik. Kelemahan dari kebijakan ini selama ini belum ada yang secara tegas mengatur dan memberikan dukungan sumber daya posbindu haji, penyediaan program dan anggaran untuk mendukung operasional posbindu haji masih belum memadai, dan kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung posbindu haji.

Kebijakan Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku
Kebijakan peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga jemaah haji rentan dalam pembinaan keluarga jemaah haji, melalui program kesehatan jemaah haji yang terintegrasi Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Manasik Kesehatan Haji melalui Dakwah Kesehatan Haji. Manfaat dari kebijakan ini dapat menambah pengetahuan keluarga jemaah haji rentan dalam perawatan jemaah haji risti masa tunggu mapun masa keberangkatan yang relative masih lama. Sedangkan kelemahannya adalah selama ini pemanfaatan kelompok Badan Koordinasi Jemaah haji, forum-forum pembinaan di lapangan belum berjalan optimal, karena kurangnya petugas lapangan serta sumber dana, sarana dan prasarana kurang mendukung kegiatan operasional di lapangan. Karena opsi-opsi kebijakan yang ditawarkan ini masih memiliki beberapa kelemahan maka perlu dikembangkan program kebijakan jemaah haji dengan memperhatikan kaidah-kaidah budaya dan keragaman adat istiadat di masing-masing daerah.

Selain itu dalam penyusunan kebijakan tentang pembinaan kesehatan jemaah haji kita juga perlu memperhatikan beberapa penelitian yang mengkaji tentang kesehatan jemaah haji seperti Hypertensi pada Jemaah haji, gangguan jiwa pada Jemaah haji, vaksinasi pada Jemaah haji risti dan lain sebagainya.

Kesimpulan
Kebutuhan dasar jemaah haji sama seperti masyarakat lainnya meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan (makanan), papan (perumahan) dan juga sandang (pakaian). Kebutuhan khusus lainnya yang sangat penting bagi jemaah haji yang tergolong Risti seperti; pengobatan dasar, pengobatan lanjutan ke rumah sakit, kebutuhan kebersihan dan alat pembersih (sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi dan sebagainya). Selain itu secara psikologis mereka juga membutuhkan program-program pelayanan sosial lainnya, perlu juga dilakukan pembinaan kesehatan berkelompok, olahraga senam kebugaran dan sebagainya.

Beberapa kebijakan tentang kesehatan jemaah haji yang sudah dijalankan sebelumnya dan saat ini:
a) Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan di pelayanan kesehatan;
b) Peningkatan pembinaan jemaah haji yang terarah pada pemantapan kemandirian kesehatan para jemaah haji (stimulan Pusat);
c) Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesehatan haji di dalam kegiatan-kegiatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di Posbindu, secara multidisplin dalam keterpaduan antar profesi, lintas sektoral maupun lintas program yang komprehensif.

Alternatif kebijakan tentang kesehatan jemaah haji yang berbasis kearifan local, dengan mengingat kebutuhan jemaah haji dan realitas kehidupan jemaah haji dewasa ini:
a) Kebijakan Pemberian kemudahan bagi para jemaah haji yang memiliki masalah kesehatan dapat menjangkau pelayanan kesehatan misalnya dengan BPJS Haji;
b) Perlu dikembangkan peraturan daerah (Perda) yang mengikat serta mendukung program BPJS haji tersebut dengan jalan; memberi kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum untuk jemaah haji, memberi bantuan kemudahan jemaah haji untuk menjalankan aktivitas dan mengurus keperluannya, dan penyediaan fasilitas khusus bagi jemaah haji;
c) Kebijakan penyediaan dukungan sumber daya yang memadai untuk operasional Posbindu haji, serta penguatan struktur dan manajemen pembangunan di tingkat kecamatan agar benar-benar menjadi Posbindu haji yang merupakan salah satu ujung tombak pemberdayaan Jemaah haji; dan
d) Kebijakan peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga jemaah haji terutama yang kelompok risti dalam pembinaan keluarga jemaah haji yang terintegrasi.

Rekomendasi
Pemerintah harus mengkaji ulang dan/atau menjalankan beberapa alternatif kebijakan terkait dengan pembangunan kesehatan jemaah haji, dengan memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah, sehingga mereka dapat menyiapkan dirinya dengan baik, dan tidak justru menjadi objek dalam setiap aturan yang terkait dengan jemaah haji.

Oleh: Rosidi Roslan, Penulis adalah ASN Kemenkes RI sekaligus Dosen Ilmu Kesehatan di STIKIM Jakarta dan aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Anarki Nusantara 56

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed