by

Inikah Konspirasi Satu Atap Mafia Tanah di Jakarta Barat?

-Polhukam-180 views

IMEDIACYBERNET | Seorang penerima kuasa atas sebuah lahan di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat bernama H Anda Suhanda BBA merasa dirugikan oleh oknum mantan Lurah Kapuk yang kini naik jabatan menjadi seorang camat di wilayah Jakarta Barat.

Kejadian ini bermula ketika adanya Akta Jual Beli Sekitar Tahun 2014 atas sebidang tanah di kawasan Kapuk Jakarta Barat. Dalam AJB tersebut Lisnawati melakukan transaksi Jual Beli dengan Susi Susiawati Widjaya atas sebidang tanah diatas Surat Girik C di hadapan Notaris Bernat Pahlawan Silitonga SH.

Faktanya di atas tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 123 dan bersinggungan juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 81 yang kedua surat tersebut dikuasai oleh H Anda Suhanda BBA. Fakta tersebut didapat dari adanya surat keterangan dari BPN Jakarta Barat yang menerangkan bahwa permohonan pengajuan Sertifikat oleh Ny Lisnawati tidak dapat di proses mengingat diatas tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik yang dikuasakan oleh H Anda Suhanda BBA.

Bahkan pada tahun 2018 beberapa kali BPN Jakarta Barat melayangkan surat untuk mengundang Ny Lisnawati dan juga H Anda Suhanda BBA untuk diminta menunjukan bukti-bukti perolehan tanah diatas Girik tersebut, namun Ny Lisnawati tidak pernah menghadiri panggilan undangan tersebut.

Melalui salah satu Tim Kuasa Hukum H Anda Suhanda BBA (Subhan Palal & Partner) melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Jakarta Barat dan juga melaporkan Lisnawati Cs ke Kepolisian Resort Jakarta Barat terkait adanya  dugaan pemalsuan data-data dan pemalsuan informasi terkait terjadinya Akta Jual Beli diatas tanah Girik tersebut.

Menurut keterangan salah satu Tim Kuasa Hukum Subhan Palal & Partner (kuasa Hukum H Anda Suhanda BBA) bahwa telah terjadi sebuah pertemuan yang membahas masalah adanya dugaan keterlibatan di lingkungan Pejabat Pemerintahan di Kelurahan Kapuk saat itu dan juga adanya dugaan keterlibatan Notaris dengan menjadikan alas Surat Girik tersebut terletak diatas tanah yang sudah bersertifikat tersebut.

Dalam pertemuan tersebut perbuatan itu diakui oleh Lurah A telah terjadi kelalaian prosedur serta kelalaian proses administrasi, sehingga hal itu menimbulkan kerugian kepada Pihak Pemilik Sertifikat tersebut yaitu H Anda Suhanda BBA.

Pengakuan tersebut dicantumkan dalam berita acara antara Lurah A dengan tim kuasa hukum H Anda Suhanda BBA yakni Subhan Palal dan Partner serta seorang saksi, Lurah A mengajukan permohonan untuk segera membuat akta pembatalan dikarenakan adanya perbuatan kelalaian prosedur dan kesalahan proses administrasi tersebut.

Terkait hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Forum Keterbukaan Publik (Forkip) Leonard Eko Wahyu menduga kemungkinan adanya kesengajaan konspirasi pemalsuan data-data dari tanah yang diatas surat girik itu.

Bahkan Leo, sapaan akrab Leonard mensinyalir adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat pemerintahan dan pejabat notaris yang terkait dalam proses jual beli tersebut.

“Pertanyaannya kini, sejauh apa keterlibatan Lurah A dan oknum di Badan Pertanahan Nasional atas sengketa tersebut? Benarkah Lurah A hanya lalai?” pungkas Leo penuh tanda tanya.

Terakhir Leo menyampaikan, apabila Lurah A dan Pejabat Notaris kemudian melakukan kelalaian dalam menjalani tugasnya serta adanya wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuatnya, Leo atas nama Forkip akan membantu mengadvokasi H Anda Suhanda BBA kepada Gubernur DKI Jakarta serta membantu advokasi ke Majelis Pengawas Daerah ataupun Dewan Kehormatan Daerah terhadap dugaan keterlibatan Notaris untuk mendapat keadilan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. [ary]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed