by

Bila Tidak Bisa Beri Rasa Keadilan, Jokowi akan Minta DPR Revisi UU ITE

IMEDIACYBER | Belakangan ini sejumlah warga masyarakat saling membuat laporan ke polisi dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Instagram, Selasa (16/2/2021).

“Saya memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu,” ujar Jokowi.

Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, tutur Jokowi, harus diterjemahkan secara hati-hati. Jokowi juga minta buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” jelas Jokowi.

Dikatakan Jokowi, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, sambung dia, implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, tambah Jokowi, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan,” demikian tutup Jokowi.

[ary]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed