by

Penanganan Pandemi di Indonesia Penuh Sengkarut dan Kacau Balau

-Ragam-7 views

IMEDIACYBER | Mengevaluasi pandemi yang telah berjalan selama 16 bulan di Indonesia, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yono Reksoprodjo menilai respon dan penanganan pandemi masih serba amburadul.

Menurut Yono, situasi pandemi diperburuk oleh respon pemerintah yang ambigu dan sikap masyarakat yang cenderung abai. Memberikan contoh, Yono mengutip bahwa virus Covid-19 di Indonesia berasal dari warga negara Jepang yang terinfeksi Covid di Malaysia namun karena tidak ada kebijakan preventif, orang bersangkutan berhasil masuk ke Indonesia.

“Dari infeksi tersebut ternyata ada beberapa orang lagi yang tidak ada kaitannya langsung dan kemudian pemerintah menyadari bahwa ada penularan yang memungkinkan, kemudian berubah menjadi lebih banyak,” kata Yono dalam forum Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021).

Setelah menyadari virus telah menyebar, pemerintah menurutnya malah bimbang antara menyelamatkan nyawa warga Indonesia atau menyelamatkan ekonomi sehingga kebijakan bersifat tanggung.

“Setiap pihak yang ada kaitannya dengan perekonomian dan juga kemudian ada pihak-pihak yang ada catatan nggak penting seperti politik ini kemudian menyebabkan bahwa pada saat penularan masih sangat terbatas, (negara) tidak mengambil keputusan untuk melakukan tutup kunci atau lockdown, yang kemudian diketahui sebetulnya di berbagai negara ini adalah salah satu cara yang paling jitu,” jelas Yono.

Tahun Kedua Pandemi, Situasi Sengkarut Masih Sama
Yono menyayangkan situasi yang serba ambigu masih terjadi di tahun kedua penanganan pandemi. Sebagai contoh dirinya mengutip masih adanya tunggakan pemerintah terhadap rumah sakit dan insentif para tenaga kesehatan.

“Kemudian bukan hanya soal kesehatan, tapi termasuk keterbatasan sarana dan prasarana perawatan. Juga adalah komunikasi publik yang masih dirasa kurang pas menyebabkan banyak kesimpangsiuran berita yang menyebabkan penanganan pandemi kurang efektif,” jelasnya.

“Petugas di lapangan yang tidak jelas dan menimbulkan potensi salah paham dan salah kaprah terutama pada saat hukum ditegakkan ini juga terasa terjadi. Keputusan tindakan hanya sebatas timbangan, jadi bukan dalam bentuk instruksi yang tegas sehingga kita lihat di mana-mana seperti saat ini. Misalnya jalan ditutup tapi ada jalan tikus yang masih dibuka,” imbuh Yono.

Keterbatasan sarana prasarana sistem kesehatan juga tak terselesaikan sehingga banyak masyarakat yang harus rawat mandiri di rumah sampai meninggal dunia. Tenaga kesehatan sendiri semakin terbatas dengan tingginya jumlah mereka yang gugur di medan tugas. Masalah ini diperburuk dengan terbatasnya obat-obatan dan oksigen.

Kekacauan penanganan pandemi menurut Yono juga melibatkan sifat masyarakat yang sulit diubah untuk mematuhi peraturan. Belum lagi masalah hoax dan publik figur genit yang memanfaatkan pandemi untuk meraih popularitas.

“Yang lain tantangan perekonomian masyarakat tentang pendapatan guru dan pedagang harian juga harus dipikirkan,” tambah Yono.

“Perusahaan besar dengan hutang perusahaan dan lain-lain yang juga berharap bahwa perusahaannya bisa tetap berjalan walaupun ada pembatasan-pembatasan. Kita juga lihat ada aji mumpung dari tenaga pemulasaraan, tukang rawat juga terjadi dalam kondisi seperti ini,” keluhnya.

Terakhir, Yono menilai tidak ada komando yang jelas sehingga kekuatan positif masyarakat untuk membantu pemerintah selama setahun ini seperti sia-sia.

“Catatan saya apakah penanganan pandemi Covid-19 Ini masih fokus pada melawan covid-19? Kalau betul demikian, apa sudah tepat langkah-langkah yang telah diambil? Kalau belum, apa yang sebaiknya diambil pemerintah dan di mana posisi kita saat kita dibutuhkan untuk berpartisipasi?,” pungkas Yono.

[muhammadiyah.or.id/ary]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed