Madsanih Duga Ada Mafia Tanah ‘Bermain’ di Taman Maju Bersama Pegadungan

Madsanih Manong dan Rekan bersama Prof Dr Achmad Benny Mutiara

IMEDIACYBER | Melalui surat resmi, Kantor Hukum Madsanih Manong dan Rekan memberitahu dan klarifikasi ke pimpinan PT Tamara Green Garden. Surat pemberitahuan itu terkait lahan kliennya yakni Prof Dr Achmad Benny Mutiara yang kini berubah menjadi Taman Maju Bersama (TMB) Pegadungan.

Selaku kuasa hukum Achmad Benny, Madsanih menerangkan awal mula terjadinya perubahan lahan kliennya. Menurut dia, melalui surat tertanggal 11 September 2020, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyampaikan telah dilakukan kegiatan pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Tahun 2018 di lokasi Perumahan Puri Gardenia II RT 007/RW 01 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Lebih lanjut dijelaskan, PT Tamara Green Garden melepaskan hak terhadap enam bidang tanah dengan luas total 14.866 meter persegi. Salah satu bidang tanah tersebut yakni SHGB No.16008.

Madsanih menduga bahwa lahan SHGB No.16008 milik kliennya. Ditegaskan Madsanih, tanah hak milik adat itu dimiliki kliennya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 80/12/JB/1982 yang di buat di hadapan PPAT Kecamatan Cengkareng atas nama Letty Latifah dan Akta Jual Beli Nomor: 81/17/JB/1982 yang di buat di hadapan PPAT Kecamatan Cengkareng Atas Nama Letty Latifah.

Selain bukti di atas, Madsanih
mengaku memiliki sejumlah bukti lain yang akan memperkuat kepemilikian kliennya atas lahan yang kini berubah menjadi TMB Pegadungan.

Dan terkait dengan kasus yang menimpa kliennya, Madsanih menduga kuat bahwa ini permainan mafia tanah. Dengan korbannya kali ini yaitu Pemprov DKI Jakarta selaku pembeli lahan.

“Kami akan menempuh upaya hukum yang dibenarkan secara Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku” ujar Madsanih.

Terlebih, sambung Madsanih, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan akan membentuk tim khusus yang akan menangani permasalahan mafia tanah dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan pembentukan tim dilakukan atas arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi tak ingin lagi ada tanah rakyat yang dirampas mafia.

[ary]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *