IMEDIACYBER | Ketua DPW PKS Maluku Utara Hi Is Suaib, menyatakan bahwa sikap PKS jelas sejak awal telah menolak rencana kenaikan harga BBM, maka ketika Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi berupa Pertalite dan Solar PKS Maluku Utara tetap konsisten dan secara tegas menolak.
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi“ ujar Is Suaib.
Menurutnya ekonomi rakyat sekarang meski masih merangkak baru mau pulih dari covid 19, serta hantaman kenaikan minyak goreng maka rakyat akan bertambah sengsara dengan naiknya harga BBM, sebab kenaikan BBM tersebut akan berimbas kepada kenaikan di sektor lainnya, kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas.
Secara tegas Is Suaib meminta kebijakan tersebut dicabut “PKS Maluku Utara menolak kenaikan harga BBM dan meminta presiden menarik serta mencabut keputusan tentang kenaikan harga tersebut“
Is Suaib juga meminta seluruh kader & anggota dewan PKS se-Provinsi Maluku Utara untuk bergerak bersama menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Anggota DPRD PKS Maluku Utara Zulkifli Hi Umar turut menanggapi kenaikan harga BBM.
Dikatakannya, bukan dirinya saja yang menolak kenaikan harga BBM, tapi semua anggota Fraksi PKS dan semua kader Partai PKS Maluku Utara dengan tegas dan lantang untuk mengatakan, penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menurut mereka sangat memberatkan masyarakat.
“Selaku Anggota DPRD dari PKS juga mewakili seluruh kader PKS dan rakyat Maluku Utara yang bersepakat dengan kami menyatakan sangat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Kami minta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi itu,” ucap Zulkifli.
Selain itu dikatakan Zulkifli, pihaknya menilai dengan naiknya harga BBM ini akan berimbas kepada naiknya harga di pasar dan angkutan. Beliau mengatakan bahwa pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, buruh, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit akibat kenaikan BBM hingga PKS merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan ini.
“Harga BBM ini akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum tentunya,” jelasnya.
”PKS memiliki tanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini” tambah Zulkifli.
[PKS/ary]
