IMEDIACYBER | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas pada Selasa (27/2/2024) yang membahas sejumlah isu terkait kebijakan sawit di Indonesia. Rapat tersebut menyoroti beberapa aspek penting, termasuk capaian program replantasi sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu hambatan utama dalam mencapai target tersebut adalah regulasi yang mempersulit proses replantasi bagi petani.
“Realisasi replantasi sawit baru mencapai sekitar 30 persen dari target 180 ribu hektare, dan salah satu kendalanya adalah regulasi yang rumit. Oleh karena itu, kami akan meninjau Peraturan Menteri Pertanian karena petani sawit memerlukan sertifikat dan rekomendasi dari KLHK,” ujar Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengusulkan peningkatan dana replantasi dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu petani selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah.
“Dana replantasi sebesar Rp30 juta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani pada tahun pertama, sementara tanaman baru mulai berbuah pada tahun keempat. Oleh karena itu, dana replantasi perlu ditingkatkan agar petani dapat mengatasi kesulitan finansial selama menunggu tanaman baru berproduksi,” jelasnya.
Mengenai ketelanjuran lahan yang masih menjadi hambatan, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaiannya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diatur sejak tahun 2021.
“Penyelesaian ketelanjuran lahan untuk petani perlu dipercepat sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembagian wilayah TORA juga harus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.
Rapat juga membahas rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa kepada keluarga petani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Rapat tersebut akan dilanjutkan untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret.
“Selain itu, kita juga akan meninjau program beasiswa untuk keluarga petani dari BPDPKS,” pungkasnya.
[ary]
