IMEDIACYBER | Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Republik Indonesia bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, pada Selasa (5/3/2024). Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, merayakan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Indonesia mengepalai ASEAN tahun lalu. Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN seperti Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
“Kita menyadari bahwa ASEAN masih memiliki pekerjaan rumah untuk melaksanakan kesepakatan ASEAN dan menyelesaikan krisis di Myanmar. Indonesia akan terus mendukung kepresidenan Laos tahun ini, khususnya dalam pelaksanaan 5PC,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo menyoroti tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik di sektor udara maupun laut. Terkait investasi, Presiden menyatakan bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama dalam sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu, kita juga perlu terus mendorong interaksi antara sektor bisnis untuk memperkuat perdagangan dan investasi,” tambahnya.
Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam menangani WNI yang menjadi korban. Presiden Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama dalam pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.
Terakhir, kedua pemimpin membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Presiden Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu didorong, terutama dalam langkah-langkah peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi dalam pengolahan dan penyimpanan beras,” pungkasnya.
Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
[ary]
